Kesempatan diberikan berturut-turut kepada Kepala Dinas yang membawahi bidang Perdagangan dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Bali, Maluku Utara dan Papua, dimana semua pembicara mengutarakan tentang kondisi perdagangan di provinsi masing-masing dan pantauan harga barang kebutuhan pokok terkhusus yang mengalami fluktuasi yakni Gula pasir di semua daerah yang mencapai Rp.18.500 sampai Rp.19.500 per kg bahkan dibeberapa provinsi seperti Kalimantan Utara, Papua Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku Utara dan Papua harga Gula Pasir mencapai Rp.20.000,- per kg. Sehingga hal ini menjadi perhatian pimpinan rapat untuk segera menindaklanjuti dengan memberikan kontak dari pabrik-pabrik gula yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan wilayah timur Indonesia yaitu PT. Makassar Tene di Sulawesi Selatan, PT. Kebon Tebu Mas dan PT Rejoso di Jawa Timur kepada seluruh Kepala Dinas dari provinsi di wilayah timur Indonesia agar menggerakkan para distributor di daerah masing-masing untuk memasukkan komoditas gula pasir dari pabrik gula dimaksud. Dalam kesempatan yang diberikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Provinsi Maluku, Bapak Elvis Pattiselanno yang didampingi oleh Kepala Perum Bulog Divre Maluku dan Maluku Utara, Tim Satgas Pangan Polda Maluku dan Staf bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Provinsi Maluku untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi di provinsi Maluku, dikatakan bahwa, lebih dari 85 % pemenuhan barang kebutuhan pokok dan barang penting di provinsi Maluku, berasal dari luar provinsi yakni dari provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, ketergantungan inilah yang menyebabkan kelancaran moda transportasi khususnya perhubungan laut menjadi penentu dalam pemenuhan kebutuhan ini. Untungnya, selama masa antisipasi pandemi covid-19 berlangsung, transportasi laut untuk barang kebutuhan pokok masyarakat yang dilayani oleh 4 operator kapal kontainer sangatlah lancar, sehingga diharapkan untuk daerah sentra distribusi tetap berkegiatan seperti biasa agar kelancaran distribusi pasokan barang kebutuhan pokok dapat terus terjaga dan harga terkendali. Lebih lanjut disampaikan bahwa untuk provinsi Maluku terdapat 4 komoditas yang saat ini berfluktuasi, yakni Gula Pasir, Bawang Putih dan Bawang merah yang menjadi masalah nasional dan Cabe rawit merah yang setelah masa panen berlalu dan ketersediaannya menipis, maka harga berangsur naik dari Rp.20.000,- per kg di bulan Maret 2020 menjadi Rp.85.000,- per kg di minggu-minggu terakhir bulan April ini. Sementara stok gula pasir di seluruh provinsi Maluku tersisa kurang lebih 200 ton ditambah yang masuk hari ini sebanyak 75 ton. Untuk itu bapak Kepala Dinas meminta agar pasokan 300 ton Gula pasir dari PT. Kebon Tebu Mas yang pada tahap I akan masuk sebanyak 100 ton, dapat segera direalisasikan pengirimannya ke Maluku. Kemudian pak Kadis juga mengeluhkan bahwa harga yang diberikan oleh pabrik kepada distributor sebesar Rp.11.900,- per kg lebih mahal daripada harga yang ditetapkan pemerintah yakni Rp.11.200,- per kg sehingga dimintakan transparansi dari pabrik untuk memberitahukan harga penjualannya kepada Dinas Perdagangan Provinsi Masing-masing agar bersama dengan satgas pangan, dan dinas terkait, mengawal harga penugasan pemerintah untuk gula pasir sebesar Rp.12.500,- per kg sampai ke pedagang pengecer. Dijelaskan juga oleh pak Kadis bahwa PT. Makassar Tene adalah perusahaan yang secara transparan membeberkan harga penjualannya ke distributor di Maluku sebesar Rp.11.200,- per kg, sementara untuk PT. Rejoso, setelah kontak pertama, dijanjikan untuk memberikan nomor telepon bagian pemasarannya, tetapi sampai sekarang belum juga terealisasi dan nomor kontak yang diberikan juga sudah tidak dapat dihubungi, sehingga kepada pimpinan rapat dimintakan kebijakannya untuk membantu menghubungi PT. Rejoso karena wilayah provinsi Maluku khusus Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara,sudah  dilayani oleh PT. Makassar Tene dengan pengiriman sebanyak 75 ton yang sementara dalam proses pengiriman, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanimbar perhubungan lautnya hanya berasal dari Jawa Timur dan hanya dapat dilayani oleh PT. Rejoso. Untuk permasalahan yang disampaikan oleh bapak Kadis Perindag Maluku, pimpinan rapat langsung memberi apresiasi dan tanggapan positif, serta langsung menghubungi ke perusahaan-perusahaan untuk segera menyesuaikan harga sesuai ketentuan pemerintah, dan kepada para distributor di daerah diminta untuk segera menegosiasikan ulang harga pembelian komoditas gula pasir dari pabrik-pabrik gula yang ditugaskan pemerintah tersebut sesuai ketentuan dimaksud. Selanjutnya pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada bapak Dirjen PDN Kemendag RI untuk menyampaikan berbagai hal menyangkut kebijakan dalam masa antisipasi pandemi covid-19 dan menjelang Bulan Suci Ramadhan bahwa setelah penyaluran gula pasir penugasan pemerintah ke semua daerah, secepatnya dinas perdagangan di daerah melakukan koordinasi dengan satgas pangan untuk melakukan sidak pemantauan dan pengawasan ke distributor-distributor dan pasar tradisional terhadap komoditas gula pasir penugasan pemerintah agar disesuaikan dengan HET yang ditetapkan Kementerian Perdagangan RI. Juga semua pabrik-pabrik gula sudah diminta untuk segera memenuhi kebutuhan setiap provinsi di kawasan timur Indonesia dengan harga Rp.11.200,- per kg, agar harga jual dapat segera ditekan sesuai HET dalam bulan puasa ini. Sesudah itu, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada bapak Sekjen Kementerian Perdagangan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kesiapan pemerintah pusat maupun daerah dalam menghadapi bulan suci Ramadhan di tengah ancaman pandemi covid-19 dan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah sentra produksi di pulau Jawa yang terangkum dalam beberapa poin penting diantaranya :

• Dalam menghadapi ancaman pandemi covid-19 dengan diberlakukannya PSBB di beberapa daerah, menyebabkan kesulitan penyaluran bagi para petani dan nelayan untuk menyalurkan hasil produksinya ke pasar. Untuk itu kepada kepala dinas perdagangan di daerah untuk menyiapkan dan memanfaatkan sistem resi gudang guna menampung hasil produksi petani dan nelayan yang terdampak PSBB ini.
• Pembatasan pasar-pasar yang masih melakukan transaksi secara konvensional dan diganti dengan transaksi secara online agar meminimalisir pertemuan orang di pasar.
• Untuk Kementerian Perdagangan terjadi pemotongan anggaran dari 3,6 trilyun dipotong 1,2 trilyun sehingga ada beberapa program kegiatan pusat dan daerah yang dihapus dan dikurangi.
• Untuk para pedagang yang terdampak covid-19 dan mengalami penurunan omzet penjualan, pemerintah daerah masing-masing dapat memberikan insentif berupa penghapusan retribusi maupun lewat Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada pedagang.
• Pola perdagangan yang terganggu PSBB dan ancaman penyebaran covid-19 sehingga perlu dipikirkan dan dicari pola yang tepat sesuai keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing.
• Pasar murah yang diadakan sedapat mungkin menghindari kerumunan massa dan kontak fisik harus diminimalisir diantara masyarakat yang menjadi tujuan pasar murah.

Kemudian pimpinan rapat juga memberikan kesempatan kepada Dirjen PKTN Kemendag RI untuk menyampaikan beberapa hal diantaranya, karena penyebaran covid-19, sehingga perayaan hari konsumen nasional yang direncanakan pada tanggal 20 April 2020 diundur sampai waktu yang memungkinkan. Permasalahan transparansi gula, produsen sudah dimintakan untuk menyampaikan hasil produksi dan penyalurannya. Semua Kepala Dinas di Provinsi diminta untuk berkoordinasi dengan produsen (pabrik gula) untuk mendapatkan kejelasan tentang harga dan pasokan ke daerah masing-masing dan kalau terdapat kendala, segera dilaporkan kepada Kementerian Perdagangan agar dapat dicarikan solusinya. Kemudian dari pabrik juga dapat langsung menjual ke ritel-ritel modern, yang akan menjual gula pasir penugasan sesuai HET pemerintah. Untuk kesulitan penyaluran hasil produksi dari sentra ke daerah konsumsi, Peraturan Pemerintah nomor 20 dan 21 tahun 2020 sudah menjamin semua moda transportasi darat, laut dan udara untuk tetap melaksanakan pengangkutan barang kebutuhan pokok dan alat kesehatan yang menjadi prioritas. Dalam minggu ini, Kemendag bersama satgas pangan akan melakukan sidak pemantauan dan pengawasan ke produsen-produsen untuk menjual hasil produksinya sesuai HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebelum menutup video teleconference Rakornas HBKN mejelang bulan suci Ramadhan dan hari raya Idulfitri 1441 Hijriah tahun 2020, Ibu Tjahya kembali mengingatkan semua kepala dinas perdagangan wilayah timur Indonesia untuk selalu melaporkan secara online kepada Kementerian Perdagangan RI mengenai kondisi perdagangan di daerah masing-masing, juga keadaan stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sehingga jikalau terjadi kendala penyaluran yang mengakibatkan stok barang kebutuhan pokok dalam posisi kritis, dapat segera dideteksi secara dini dan dilakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi kendala yang terjadi, supaya harga tidak melonjak dan menyebabkan masyarakat yang tengah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan dapat beribadah dengan tenang walaupun dalam pembatasan sosial dan ditengah ancaman pandemi covid-19.